WAPRES: “PROGRAM KB KEDODORAN, PERLU REVITALISASI”

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) -Palangkaraya, 20/4/2013 – Banyak kendala yang dihadapi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam merealisasikan program KB. Permasalahan yang cukup kompleks dihadapi Indonesia saat ini terkait kondisi kependudukan, selain masalah kuantitas, juga ada masalah kualitas penduduk, persebaran dan mobilitas penduduk, serta data dan informasi kependudukan.

Wakil Presiden Boediono mengatakan “Program KB agak kedodoran dalam menanggulangi pertumbuhan penduduk”.  Menurutnya kondisi  ini dapat dilihat dari hasil statistik semenjak awal reformasi, ini disampaikan dalam pidatonya pada acara Pertemuan Wapres RI dengan Perwakilan KSM, PNPM Mandiri, Penyuluh KB, Kader Posyandu, Petugas Kesehatan dan Penerima KUR.

Hadir dalam acara ini Ibu Herawati Boediono, Menko Kesra Agung Laksono, Wakil Menteri PU Hermanto Dardak, Plt Kepala BKKBN Sudibyo Alimoeso, Gubernur Kalteng Teras Narang dan sejumlah Bupati dan Walikota se Kalimantan Tengah.

Pada kesempatan ini Wapres juga berdialog dengan para penerima KUR, perwakilan PNPM Mandiri, Penyuluh Keluarga Berencana (KB), Kader Posyandu, Petugas Kesehatan, dan penerima KUR yang dipandu oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narangi, SH.

Dalam pidatonya, Budiono mengatakan bahwa dari hasil statistik semenjak awal reformasi program KB belum dapat mengatasi pertumbuhan penduduk secara optimal. Program KB sangat penting memperbaiki taraf kehidupan masyarakat, karena faktor penentu apakah masyarakat dapat memperbaiki  kehidupannya kearah yg lebih baik. Agar masyarakat tidak terbebani oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali oleh karena itu pemerintah harus merevitalisasi kembali program KB.

Program Kependudukan dan KB saat ini sedang menghadapi tantangan yang berat karena perkembangan program selama sepuluh tahun terakhir menglami stagnan.  Angka fertilitas total (TFR) bergerak disekitar 2,6 anak per wanita usia subur.  Selain itu, prevalensi peserta KB (CPR) bergerak disekitar angka 57 persen. Bahkan untuk angka ASFR kelompok usia 15-19 angkanya naik dari sekitar 35 di SDKI 2007 menjadi 48 tahun di SDKI 2012. Hanya angka unmet-need yang turun dari sekitar 9,1 di SDKI 2007 menjadi sekitar 8,5 persen di SDKI 2012. Kondisi ini akan membawa implikasi terhadap beratnya tantangan pencapaian program di masa mendatang.

Tantangan yang yang ada saat ini, selain jumlah tenaga penyuluh yang masih kurang, masih ada kebijakan pembangunan kependudukan yang belum sinkron satu sama lain sehingga diperlukan adanya upaya penyerasian kebijakan lebih lanjut. Sehingga, BKKBN harus bekerja ekstra untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas.

Pada sesi dialog, Lalu Yudi Yudistira, penyuluh KB dari kota waringin Barat, merasakan adanya perbedaan pelaksanaan program KB sekarang dengan pelaksanaan di era 80an. Saat ini sarana dan prasarana pendukung operasional dilapangan sangat terbatas. Padahal kondisi demografi yang cukup sulit khususnya didaerahnya dirasakan menghambat kinerjanya dengan fasilitas yang seadanya. Menurutnya sampai saat ini kabupatennya belum mendapatkan dana alokasi khusus.

Gubenur Kalimantan Tengah Teras Narangi menegaskan bahwa provinsinya memang kekurangan tenaga penyuluh KB. Menurutnya dengan 1.495 desa/kelurahan yang ada harus ditangani oleh 276 orang penyuluh. Sehingga satu orang penyuluh KB harus membina 5 sampai 6 desa. Idealnya satu penyuluh membina 1 atau 2 desa.

Pada kesempatan yang sama, Menko Kesra Agung Laksono juga membenarkan bahwa jumlah penyuluh seluruh tanah air memang menurun sejak otonomi daerah. Kondisi ini sangat berdampak pada keberhasilan program KB.   Kedepan agar program KB dapat berhasil optimal, dapat melakukan berbagai upaya termasuk revitalisasi.

Sesuai PP 38 tahun 2007, tentang pembagian urusan, dijelaskan bahwa program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap kabupaten dan kota. Dalam pasal 7 menyebutkan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk sepenuhnya melaksanakan program KKB, ujar  Plt Ka BKKBN Sudibyo Alimoeso.

Sedangkan untuk tenaga penyuluh, sudibyo mengatakan apabila daerah merasa kekurangan tenaga penyuluh dapat membuat surat permohonan kepada Menpan untuk menambahnya. BKKBN akan membantu melatih PLKB agar menjadi tenaga penyuluh yang profesional.

Seperti yang telah dilakukan oleh provinsi Jawa Barat, mereka telah merekrut tenaga penggerak desa yang akan mendampingi tenaga penyuluh untuk mensukseskan keberhasilan  program KB didaerahnya, tegas Sudibyo.

Untuk menyiasati kekurangan penyuluh, BKKBN telah melakukan kemitraan dengan jajaran TNI dan POLRI yang memiliki Babinsa dan Babintantibmas di setiap desa untuk bermitra dengan tenaga penyuluh. Di Jawa Tengah telah dilaksanakan pelatihan bagi Babinsa agar dapat membantu penyuluh KB didesa-desa, lanjut Sudibyo.

Menurut Sudibyo, BKKBN baru memperoleh dana DAK sejak tahun 2008. Untuk provinsi Kalimantan Tengan pada tahun itu baru satu kabupaten kota yang menerima dana alokasi khusus.  Kota Waringin Timur memang belum menerima DAK, karena fiskalnya sudah tinggi sehingga tidak masuk syarat untuk memperoleh DAK.  Namun kami tetap akan berusaha untuk memperjuangkannya.

Diakhir acara, Wapres mengucapkan terimakasih kepada para penggiat kesehatan, penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan petugas Posyandu yang bekerja di lapangan. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan, antara lain mengejar target pelaksanaan KB demi mencegah ledakan jumlah penduduk. Selain itu keluarga yang memiliki anak banyak juga memiliki ketahanan ekonomi yang lemah sehingga mempersulit perbaikan taraf kehidupannya.